DPRD Palopo Minta Pengelolaan Pasar Modern Harus Transparan

Maket pasar modern palopo-- ist--

-  Pengamat Ekonomi STIEM Muhammadiyah Nilai Berprospek
PALOPO--Rencana Pemkot Palopo membangun pasar modern di jalan DR Ratulangi, di atas lahan seluas 1,2 hektar, adalah langkah maju yang diprogramkan untuk memajukan sektor perekonomian di kota tujuh dimensi ini. Pasar modern yang akan dibangun selama 18 bulan dengan dana pinjaman Bank Dunia, perlu didukung semua kalangan, karena pasar modern ini nantinya akan mengundang investor masuk ke daerah ini.
Pendapat ini disampaikan Yusuf Qamaruddin, pengamat ekonomi sekaligus dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo, menanggapi kontroversi rencana pembangunan pasar modern di Palopo.
Menurut Yusuf, keberadaan pasar modern berlantai tiga ini, tidak perlu disikapi secara apatis ataupun pesimis, karena pada prinsipnya, pasar modern dimana-mana berprospek, apalagi di Palopo sebagai kota yang baru bertumbuh. "Pasar modern ini akan menggerakkan perekonomian Palopo dari sektor perdagangan," katanya.
Dijelaskannya, keberadaan pasar modern ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi masyarakat, tetapi pasar modern ini selain sebagai pusat perdagangan, juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Makanya, saya tidak sependapat bila ada yang berpendapat pasar modern hanya mubasir," katanya, seraya menyatakan, pendapat Muchlis Balantja, seorang pemerhati perekonomian di Palopo, sangat tepat bahwa pasar modern akan menjadi stimulator pertumbuhan perekonomian Kota Palopo ke depan.
TANTANGAN
Memang, Yusuf mengakui, ada tantangan terberat yang akan dihadapi Pemkot nantinya, bila pasar modern ini selesai dibangun. Tantangan ini, yakni bagaimana pengelola pasar modern mendatangkan pedagang yang akan berjualan di pasar modern ini. "Ini dibutuhkan satu menajemen yang benar-benar baik, yang bisa mendatangkan pengusaha dari luar untuk menempati berbagai tenant, gerai, dan los di pasar modern ini," katanya.
Bila pengelola mampu "menjual" pasar modern ini dengan baik, kekhawatiran berbagai kalangan bahwa pasar modern ini akan "menggadai" APBD Palopo, tidak akan terjadi. "Karena secara langsung dana pinjaman akan tertutupi dari penjualan dan penyewaan berbagai tempat berjualan di pasar modern," katanya.
Yusuf menyarankan kepada Pemkot agar lebih giat lagi menyosialisasikan pasar modern ini kepada masyarakat, agar memahami maksud dan tujuan di balik rencana pembangunan pasar modern. Ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat, sehingga tidak keliru menilai rencana pembangunan pasar modern ini.
HARUS TRANSPARAN
Sementara itu, di tengah pro dan kontra rencana pembangunan pasar modern, ternyata DPRD Palopo akhirnya menyatakan persetujuannya. Bahkan, sejak 24 April 2006 silam, DPRD telah mengeluarkan persetujuannya terhadap keinginan Pemkot Palopo meminjam dana di Bank Dunia untuk pembangunan pasar modern.
Persetujuan pembangunan pasar modern yang akan dibangun paling lambat Februari 2008 itu, disepakati DPRD pada sidang paripurna 24 April 2006 silam. Dari 25 anggota dewan yang ada, sebanyak 22 di antaranya hadir sebagai peserta sidang.
Dua anggota DPRD lainnya, masing-masing Yasman Miming dan Tasik berhalangan hadir lantaran saat itu bertepatan dengan kegiatan dinas luar kota. Sementara Andi Falsafah, saat itu, tidak hadir karena sakit.
Dalam catatan Sekretariat DPRD Kota Palopo, sidang saat itu dipimpin Ketua DPRD Kota Palopo H Rahmat Masri Bandaso didampingi Wakil Ketuanya, Harla Ratda. Ada dua agenda utama yang dibahas saat itu. Salah satunya adalah persetujuan dewan atas pinjaman ke Bank Dunia.
Wakil Ketua Harla Ratda ketika dikonfirmasi soal itu membenarkan, bahwa seluruh anggota dewan sepakat untuk menerbitkan surat persetujuan atas pinjaman Pemkot ke Bank Dunia. Pinjaman itu akan digunakan untuk membangun Pasar Modern. "Sebanyak
anggota dewan hadir dalam sidang paripurna itu. Bahkan Walikota Palopo HPA Tenriadjeng, Kajari Palopo, Kapolres Palopo dan Sekot Palopo hadir dalam pertemuan itu," ujar Harla di ruang kerjanya, kemarin.
Yang jelas kata Harla, DPRD menyetujui pinjaman untuk ke Bank Dunia untuk pembangunan Pasar Modern. Hanya saja, sampai sekarang ini, mekanisme pengelolaannya masih harus dibicarakan. "Masalah pengelolaannyalah yang harus dibicarakan secara transparan," ujar Harla.
Sampai sekarang lanjut Harla, pihaknya belum mengeluarkan surat pernyataan ataupun persetujuan terhadap mekanisme pengelolaan pasar modern itu. "Untuk menghindari persepsi yang keliru, Pemkot harus mentransparankan mekanisme pengelolaan pasar modern tersebut. Sebab kalau tidak, justru berpotensi memunculkan pemikiran yang kontra produktif," katanya. tegasnya. (chairul baderu)